Muaro Jambi – Beberapa gudang bahan bakar minyak (BBM) ilegal yang berada di kawasan Mendalo Darat, Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dilaporkan masih beroperasi secara bebas meski diduga kuat melakukan aktivitas penimbunan dan pengolahan BBM tanpa izin resmi dari pemerintah.
Lokasi gudang tersebut tersembunyi di balik lorong sempit dan tertutup rapat oleh seng, sehingga luput dari pantauan publik. Berdasarkan informasi yang dihimpun, gudang ini dikelola oleh seseorang berinisial BB dan disebut telah menjalankan aktivitas ilegal ini dalam jangka waktu yang cukup lama.
Hingga kini, belum ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum setempat. Kondisi ini memunculkan kecurigaan publik terhadap kemungkinan adanya pembiaran atau bahkan keterlibatan oknum tertentu dalam membiarkan aktivitas tersebut terus berjalan tanpa gangguan hukum.
Padahal, merujuk pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, setiap orang yang melakukan kegiatan penyimpanan BBM tanpa izin resmi dapat dikenai sanksi pidana maksimal 3 tahun penjara dan denda hingga Rp30 miliar.
Seorang pedagang yang enggan disebut nama nya mengaku pernah mengambil BBM dari lokasi tersebut mengungkapkan bahwa gudang tersebut beroperasi dengan modal besar dan menggunakan modus mencampur BBM industri dengan BBM dari sumber ilegal.
“Mereka enak, Bang. Modal besar. Mereka ambil minyak industri, lalu dicampur dengan minyak dari tempat yang abang pasti tau juga — yang kemarin sempat terbakar itu. Walaupun mereka mengaku pakai minyak industri, tetap saja dicampur. Gak mungkin murni, rugi kalau murni semua,” ujar pedagang tersebut.
Saat ditanya soal kepemilikan gudang, pedagang itu menyebut dua nama inisial lain yang diduga ikut terlibat.
“Kalau yang di dekat-dekat situ, yang dalam itu, ada yang punya inisial T, satu lagi milik B. Coba abang cek sendiri malam-malam, pasti tahu aktifitas nya” pungkasnya
Kegiatan gudang BBM ilegal yang terus berlangsung tanpa hambatan ini menuai keprihatinan dan pertanyaan publik mengenai komitmen penegakan hukum di wilayah tersebut.
Masyarakat mendesak aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan instansi terkait, untuk segera bertindak tegas demi mencegah kerugian negara, potensi kecelakaan, serta dampak lingkungan yang lebih besar. Jgn sampai kejadian seperti di selincah ,,terbakar dulu baru semua panik.
Sementara itu tim awak media masih berupaya menghimpun informasi lebih lanjut dari berbagai pihak termasuk pihak terkait termasuk aparat hukum .(*)
