Kasat Pol PP Kota Jambi Emosi Saat Dikonfirmasi Soal Penegakan Perda (Sanksi) di Kasus Pabrik Galon dalam Kawasan Peternakan Babi

Kota Jambi — Kasus pabrik galon dan tutup botol plastik yang berada di dalam kawasan peternakan babi di Kota Jambi menyita perhatian publik. Hasil temuan dari tim terpadu Pemkot Jambi yang turun langsung ke lapangan menyatakan bahwa pemilik usaha terbukti melanggar Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

Saat dikonfirmasi via WhatsApp dan telepon, Kasat Pol PP Kota Jambi, Fariyadi, menyampaikan bahwa hasil rapat tim menetapkan pemilik usaha harus memilih antara melanjutkan usaha ternak babi atau usaha industri pengemasan plastik (CV. Absolut Sejahtera).

“Hasil rapat tim; pemilik harus memilih salah satu usaha, ternak babi atau CV. Absolut Sejahtera (Industri barang dari plastik untuk pengemasan). Hari ini, Rabu, 4 Juni, pemilik a.n. Sdr. Edi datang ke Satpol PP dan menghadap PPNS. Yang bersangkutan memilih melanjutkan usaha CV. Absolut Sejahtera dan bersedia menutup usaha ternak babi,” jawab Fariyadi melalui pesan tertulis.

Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai sanksi atas pelanggaran Perda yang telah dilakukan oleh pengusaha yang sama, Kasat Pol PP justru menunjukkan sikap emosional. Ia menelpon balik redaksi dan mengangkat nada bicara tinggi.

“Tujuan dan mau kalian ini apa nanya soal sanksi?!” ujarnya dengan nada meninggi, membuat suasana komunikasi menjadi tidak kondusif.

Mengingat situasi yang memanas dan demi menghindari perdebatan yang tidak produktif, tim redaksi akhirnya memutuskan untuk menutup sambungan telepon tersebut.

“Kami hanya ingin konfirmasi, Pak, karena saat kami ke kantor Bapak, Bapak tidak ada. Maka kami hubungi lewat WA dan telepon,” terang tim redaksi sebelum menutup sambungan.

Saat ditanya ulang apakah sanksi sesuai Perda tetap akan diberlakukan, Fariyadi enggan menjawab.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut aspek higienitas, mengingat pabrik galon dan tutup botol berada dalam lingkungan peternakan babi, yang jelas tidak layak secara sanitasi. Muncul pula dugaan adanya “backup” dari oknum Satpol PP terhadap usaha ini, ditandai dengan proses pemanggilan pemilik usaha, Edi, yang dilakukan secara tertutup dan tanpa transparansi.