MUARO JAMBI – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jambi secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi, termasuk Kabupaten Muaro Jambi, Senin (16/6/2025).
Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Muhammad Toha Arafat, kepada Bupati Muaro Jambi dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen BPK dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Muhammad Toha Arafat menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Opini yang diberikan BPK didasarkan pada empat kriteria utama, yaitu:
1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),
2. Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI),
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
4. Kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.
“Selain aspek-aspek teknis tersebut, BPK juga menilai bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam penyerahan LHP kali ini, lima pemerintah daerah di Provinsi Jambi berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2024. Kelima daerah tersebut yakni:
Kabupaten Batang Hari, memperoleh opini WTP ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Kabupaten Kerinci, untuk ke-10 kalinya.
Kabupaten Merangin, untuk ke-9 kalinya.
Kabupaten Muaro Jambi, yang meraih opini WTP ke-11 kalinya.
Kota Sungai Penuh, dengan capaian opini WTP ke-13 kalinya.
Capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sendiri menyambut baik hasil ini dan menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi pelayanan publik yang lebih baik.
