JAMBI – Dugaan adanya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jambi kembali menjadi sorotan. Hal ini mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester I tahun 2024 menemukan potensi kerugian negara senilai Rp231.250.000.
Temuan tersebut mengindikasikan bahwa sejumlah perjalanan dinas yang dilaporkan ternyata tidak benar-benar dilakukan, namun anggarannya tetap dicairkan.
HMI Cabang Jambi Soroti Serius, Harap Ada Tindak Lanjut
Menanggapi temuan itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jambi mendorong agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menindaklanjuti hasil audit tersebut secara serius dan transparan.
> “Kami meminta agar temuan ini tidak berhenti hanya di atas kertas. Jika memang terbukti ada pelanggaran, maka langkah hukum harus ditempuh sesuai aturan yang berlaku,” ujar Paizal, Ketua Bidang PPD HMI Cabang Jambi, Minggu (15/6/2025).
HMI juga berharap adanya evaluasi internal di Dinas PUPR, serta audit lanjutan jika diperlukan, untuk memastikan tidak terjadi praktik serupa di masa mendatang.
Ajak APH dan Pemprov Transparan ke Publik
HMI Cabang Jambi mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, terutama yang bersumber dari dana publik. Menurut mereka, kasus seperti ini bisa mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan apabila tidak segera diselesaikan.
> “Kami percaya bahwa aparat penegak hukum dan pemerintah memiliki komitmen untuk menegakkan integritas. Oleh karena itu, kami mendorong keterbukaan informasi serta komunikasi aktif kepada masyarakat,” lanjut Paizal.
Publik Menanti Tindakan Nyata
Meski sudah menjadi temuan resmi BPK, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Dinas PUPR maupun pihak penegak hukum terkait tindak lanjut kasus ini.
HMI mengingatkan bahwa penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan anggaran merupakan bagian dari komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
