Muaro Jambi – Lebih dari dua bulan sejak kebakaran hebat yang melanda sebuah gudang penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) ilegal di Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, proses hukum atas peristiwa tersebut masih belum menunjukkan perkembangan berarti.
Meski lokasi kebakaran ditemukan penuh dengan barang bukti mencolok — termasuk 31 tedmon berisi BBM, tangki raksasa modifikasi, hingga peralatan pengolahan — hingga kini belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Situasi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat terkait keseriusan aparat dalam menegakkan hukum.
Salah satu nama yang disebut dalam pusaran kasus ini adalah Sagala alias SGL, yang disebut-sebut sebagai pengelola gudang. SGL dikenal luas sebagai sosok lama dalam jaringan distribusi BBM ilegal di wilayah Jambi. Ia juga dikaitkan dengan seorang aktor kuat berinisial AD, yang diduga merupakan anggota aktif TNI.
Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan bahwa gudang BBM tersebut sudah lama beroperasi tanpa gangguan berarti dari pihak berwenang. Warga sekitar pun mengaku telah lama mencurigai aktivitas di lokasi itu.
> “Mobil tangki mondar-mandir hampir setiap malam. Tapi aparat seperti tutup mata. Baru setelah kebakaran besar kemarin, semuanya mulai heboh. Sekarang malah sepi lagi,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Minimnya langkah hukum yang diambil memunculkan dugaan adanya pembiaran atau bahkan perlindungan terhadap pelaku usaha ilegal. Jika benar oknum aparat terlibat dalam jaringan ini, maka kasus ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan indikasi kerusakan sistemik dalam penegakan hukum dan pengawasan internal institusi.
Selain merugikan negara dari sisi ekonomi akibat kebocoran distribusi BBM bersubsidi, keberadaan gudang ilegal ini juga menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan warga. Lokasi kejadian berada di kawasan padat penduduk, dan potensi terulangnya kebakaran serupa sangat membahayakan.
Masyarakat kini menunggu langkah nyata dari aparat penegak hukum — khususnya Polres Muaro Jambi dan Denpom TNI — untuk menuntaskan kasus ini dengan tegas dan transparan. Tanpa penindakan yang jelas, kepercayaan publik terhadap institusi negara akan terus terkikis.
